PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 800 Ikhtisar Utama Performance Highlight Profil Perusahaan Company Profile Laporan Manajemen Management Report Analisis dan Pembahasan Manajemen Management Disscusion and Analysis Laporan Tahunan 2023 | Annual Report 2023 2. Bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan program bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah dan pembinaan masyarakat sekitar Badan Usaha Milik Negara yang berorientasi pada pencapaian tujuan berkelanjutan yang terintegrasi, terarah dan terukur dampaknya, Badan Usaha Milik Negara wajib melaksanakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan Badan Usaha Milik Negara; 3. Bahwa untuk mencapai tujuan penugasan khusus dan pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan Badan Usaha Milik Negara secara optimal perlu mengatur mekanisme mengenai pelaksanaan penugasan khusus dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan Badan Usaha Milik Negara; 4. Bahwa pengaturan yang berkaitan dengan mekanisme mengenai pelaksanaan penugasan khusus dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan Badan Usaha Milik Negara tersebar di berbagai Peraturan Menteri sehingga belum terwujud sinkronisasi dan harmonisasi di antara Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tersebut; 5. Bahwa dalam upaya mewujudkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara yang sinkron dan harmonis guna mendukung pengelolaan Badan Usaha Milik Negara yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan khususnya yang berkaitan dengan mekanisme mengenai pelaksanaan penugasan khusus dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan Badan Usaha Milik Negara, diperlukan terobosan hukum dengan menggabungkan beberapa Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara terkait ke dalam satu Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara yang komprehensif; Dalam pelaksanaan penugasan khusus, WIKA senantiasa memperhatikan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (good corporate governance) dan prinsip paradigma usaha (business judgment rule). Dalam pelaksanaannya WIKA bekerjasama dengan : 1. BUMN lain; 2. Badan Usaha Milik Swasta; 3. Badan Usaha Milik Daerah; 4. Koperasi; 5. Lembaga penelitian dan pengembangan; 6. Lembaga pengkajian dan penerapan; dan/atau 7. Perguruan tinggi. WIKA melakukan pemisahaan pembukuan mengenai Penugasan Khusus dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha Perseroan. Selanjutnya, WIKA melaporkan pelaksanaan Penugasan Khusus kepada pemberi Penugasan Khusus secara berkala 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. To optimize the implementation of guidance and assistance programs to weak economic group entrepreneurs and community development around State-Owned Enterprises oriented towards achieving integrated, targeted, and measurable sustainable goals, State-Owned Enterprises must implement social and environmental responsibility programs; 3. To achieve the objectives of special assignment and optimal implementation of social and environmental responsibility programs of State-Owned Enterprises, it is necessary to regulate mechanisms regarding the implementation of special assignments and social and environmental responsibility programs of StateOwned Enterprises; 4. That regulations related to mechanisms regarding the implementation of special assignments and social and environmental responsibility programs of State-Owned Enterprises are scattered across various Ministerial Regulations, thus synchronization and harmonization among these Ministerial Regulations of State-Owned Enterprises have not been realized; 5. That in the efforts to realize Ministerial Regulations of State-Owned Enterprises that are synchronized and harmonized to support planned, integrated, and sustainable State-Owned Enterprises management, especially related to mechanisms regarding implementation of special assignments and social and environmental responsibility programs of StateOwned Enterprises, legal breakthroughs are required by consolidating several Ministerial Regulations of State-Owned Enterprises into one comprehensive Ministerial Regulation of State-Owned Enterprises. In carrying out of special assignments, WIKA consistently considers good corporate governance principles and business judgment rule. In its implementation, WIKA collaborates with: 1. other SOEs; 2. Private Owned Enterprises; 3. Regional-Owned Enterprises; 4. Cooperatives; 5. Research and development institutions; 6. Assessment and application institutions; and/or 7. Universities. WIKA separates the accounting for Special Assignments from the accounting for the Company’s business targets. Furthermore, WIKA reports the implementation of Special Assignments to special assignment giver periodically once a year or as needed, in accordance with laws and regulations.
RkJQdWJsaXNoZXIy NTM2MDQ5