PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain) PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued) For the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated) 197 Perusahaan mengajukan Permohonan Pembatalan Putusan BANI No. 42037/V/ARB-BANI/2019 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang tercatat dengan Nomor Perkara 102/Pdt.G.Arb/2021/ PN.Jkt.Pst. The Company filed an Application for Cancellation of BANI's Decision No. 42037/V/ARB-BANI/2019 at the Central Jakarta District Court registered under Case Number 102/Pdt.G.Arb/2021/PN.Jkt.Pst. BANI dan PT Chevron Pacific Indonesia mengajukan Upaya Banding ke Mahkamah Agung terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara No. 102/Pdt.G.Arb/2021/PN.Jkt.Pst, terkait Permohonan Pembatalan Putusan BANI No. 42037/V/ARB-BANI/2019 yang diajukan oleh Perusahaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pada intinya mengabulkan permohonan pembatalan Putusan BANI 42037/V/ARB-BANI/2019 dan memerintahkan Para Pihak untuk menyelenggarakan kembali persidangan arbitrase dengan Majelis Arbitrase berbeda. BANI and PT Chevron Pacific Indonesia filed an appeal to the Supreme Court against the Central Jakarta District Court Decision No. 102/Pdt.G.Arb/2021/PN.Jkt.Pst, regarding the Application for Cancellation of BANI Decision No. 42037/V/ARB-BANI/2019 filed by the Company at the Central Jakarta District Court which essentially granted the request for annulment of the BANI Decision 42037/V/ARB-BANI/2019 and ordered the Parties to hold the arbitration trial again with a different Arbitration Tribunal. Perusahaan telah menyampaikan Kontra Memori Kasasi the Company has submitted a Counter Memory of Cassation. Berdasarkan surat Badan Arbitrase Nasional Indonesia perihal salinan otentik putusan BANI dalam perkara No. 45073/IX/ARB-BANI/2022 tanggal 4 Mei 2023, antara Perusahaan dengan PT Chevron Pacific Indonesia sebagai teromohon, PT Sepuluh Sumber Anugrerah (dh PT Inwha Indonesia) turut termohon I dan PT Singgar Mulia turut termohon II. Memutuskan: (i) Mengabulkan permohonan Perusahaan untuk sebagian; (ii) Menyatakan termohon telah melakukan wanprestasi; (iii) Menghukum dan memerintah termohon untuk membayar ganti kerugian sebesar USD1,345,637 kepada Perusahaan; dan (iv) Membebankan biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbriter kepada Perusahaan dan termohon masing-masing. Based on a letter from the Indonesian National Arbitration Board regarding an authentic copy of BANI's decision in case no. 45073/IX/ARBBANI/2022 dated May 4, 2023, between the Company and PT Chevron Pacific Indonesia as respondent, PT Sepuluh Sumber Anugrerah (dh PT Inwha Indonesia) also respondent I and PT Singgar Mulia also respondent II. Decide: (i) Grant the Company's request in part; (ii) Declare that the respondent has committed a breach of contract; (iii) Sentencing and ordering the respondent to pay compensation amounting to USD 1,345,637 to the Company; and (iv) Charge administrative fees, inspection fees and arbitrator fees to the Company and the respective respondents. Perusahaan menerima hasil putusan dan membebankan klaim PT Chevron Pacific Indonesia. The company accepted the results of the decision and charged PT Chevron Pacific Indonesia's claim. Gugatan Dr. Frederik Ndolu Lawsuit Dr. Frederik Ndolu Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dari Dr. Frederik Ndolu M,Si selaku Penggugat kepada beberapa pihak antara lain: Unlawful Acts of Lawsuit from Dr. Frederik Ndolu M, Si as the Plaintiff to several parties, including: 1. M. Rohanudin S.Sos selaku Direktur Utama LPP RRI selanjutnya disebut Tergugat I; 1. M. Rohanudin S.Sos as the President Director of LPP RRI hereinafter referred to as Defendant I; 2. Menteri Agama RI selanjutnya disebut Tergugat II; 2. The Minister of Religion of the Republic of Indonesia hereinafter referred to as Defendant II; 3. Menteri Keuangan RI selanjutnya disebut Tergugat III; 3. The Minister of Finance of the Republic of Indonesia hereinafter referred to as Defendant III; 4. Menteri Tata Ruang c.q Kepala BPN Depok selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV; 4. Minister of Spatial Planning c.q Head of BPN Depok hereinafter referred to as Defendant IV; 5. Miftam, S.Sos selaku ketua dewan pengawas LPP RRI selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I; 5. Miftam, S.Sos as chairman of the LPP RRI supervisory board, hereinafter referred to as CoDefendant I;
RkJQdWJsaXNoZXIy NTM2MDQ5