PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain) PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued) For the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated) 198 6. Hasti Kuncoro, S.H selaku anggota dewan pengawas LPP RRI selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II; 6. Hasti Kuncoro, S.H as a member of the supervisory board of LPP RRI hereinafter referred to as Co-Defendant II; 7. Tantri Relatami, S.sos selaku anggota dewan pengawas LPP RRI selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III; 7. Tantri Relatami, S.sos as a member of the LPP RRI supervisory board, hereinafter referred to as Co-Defendant III; 8. Dra. Dwi Hernuningsih, M.si selaku anggota dewan pengawas LPP RRI selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV; 8. Dra. Dwi Hernuningsih, M.si as a member of the supervisory board of LPP RRI hereinafter referred to as Co-Defendant IV; 9. Drs. H. Lukman Hakim Saefudin selaku Menteri Agama 2014-2019 selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat V; 9. Drs. H. Lukman Hakim Saefudin as Minister of Religion 2014-2019 hereinafter referred to as CoDefendant V; 10. Prof. Dr. Phill Kamaruddin Amin, M.A selaku direktur jenderal pendidikan islam kementerian agama RI selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VI; 10.Prof. Dr. Phil Kamaruddin Amin, M.A as the director general of Islamic education at the Indonesian Ministry of Religion, hereinafter referred to as Co-Defendant VI; 11. Waskita Karya selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VII; 11.Waskita Karya hereinafter referred to as CoDefendant VII; 12. Perusahaan selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VIII; dan 12.The company is hereinafter referred to as CoDefendant VIII; and 13. PT Brantas Abipraya selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IX. 13.PT Brantas Abipraya hereinafter referred to as Co-Defendant IX. Sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan proyek pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia. Penggugat dalam petitumnya meminta untuk menyatakan bahwa BAST Barang Milik Negara batal demi hukum, sah dan berharga sita jaminan, Sertifikat Hak Pakai 0002 milik Kementerian Agama RI tidak memiliki kekuatan hukum, Sertipikat Hak Pakai 0001 milik LPP RRI memiliki kekuatan hukum, dan memberikan ganti rugi sebesar Rp4.375.000.000 yang terdiri dari: In connection with the implementation of the construction project of the International Islamic University of Indonesia. The plaintiff in his petition asked to state that the State Property BAST is null and void, valid and valuable for security confiscation, the 0002 Right of Use Certificate belonging to the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia has no legal force, the 0001 Right of Use Certificate belonging to LPP RRI has legal force, and provide compensation amounting to Rp4,375,000,000 consisting of a. Rp4.275.000.000 merupakan kerugian materiil; dan a. Rp4,275,000,000 constitutes a material loss; and b. Rp100.000.000 merupakan kerugian immaterial. b. Rp100,000,000 constitutes an immaterial loss. Sebagai tindak lanjut isi Putusan, Frederik Ndolu melakukan upaya hukum Banding yang saat ini masih dalam proses pemeriksaan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. As a follow-up to the contents of the Decision, Frederik Ndolu took legal action to appeal which is currently still in the process of being examined by the Panel of Judges at the DKI Jakarta High Court. Entitas Anak Subsidiaries WIKA Gedung WIKA Gedung PT Sarinah (Persero) PT Sarinah (Persero) WIKA Gedung melakukan perjanjian bangun, guna, serah (BOT) dengan PT Sarinah (Persero) tentang pengembangan property di Jalan Braga No. 10 Bandung - Jawa Barat sesuai dengan sertifikat hak guna bangunan No. 649 seluas 1.763 m2 atas nama PT Sarinah (Persero). WIKA Gedung has an agreement of build, operate, and transfer (BOT) with PT Sarinah (Persero) regarding the development of property in Braga No. 10 Bandung - West Java based on building right No. 649 with the area of 1,763 sqm on behalf of PT Sarinah (Persero). Untuk melakukan kerjasama dengan WIKA Gedung, PT Sarinah (Persero) telah memperoleh persetujuan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku Rapat Umum Pemegang Saham yang tertuang dalam surat No. S-89/MBU/01/2016 To have a partnership with WIKA Gedung, PT Sarinah (Persero) had obtained approval from Minister of State-Owned Enterprises (BUMN) as General Meeting of Shareholders set forth in letter No. S-89 / MBU/01 / 2016 dated January 25, 2016
RkJQdWJsaXNoZXIy NTM2MDQ5