PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain) PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued) For the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated) 202 Perjanjian Kontrak Paket 2 telah mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Perjanjian No.TP.01.03/A.DIR.WSP.001/2023 tanggal 6 Januari 2023, WSP dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. sepakat untuk melakukan perubahan Kontrak Paket 2, pada beberapa hal dibawah ini: The Package 2 Contract Agreement has been amended, most recently based on Agreement No.TP.01.03/A.DIR.WSP.001/2023 dated January 6, 2023, WSP and PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. agreed to amend the Package 2 Contract on the following matters: Penyesuaian Lingkup Pekerjaan; Adjustment of Work Scope; Penyesuaian Jenis dan Nilai Kontrak menjadi Rp974.074.602; Adjustment of Contract Type and Value to Rp974,074,602; Penyesuaian Jangka Waktu Pelaksanaan; dan Adjustment of Implementation Period; and Mengubah Serah Terima Pekerjaan Change the Handover. WIKA Beton WIKA Beton Pemerolehan Aset Tanah Acquisition of Land Assets Pada tahun 2020, atas Pelaporan WIKA Beton terhadap dugaan penipuan dan/atau penggelapan oleh Pengurus Direktur Utama atas nama Muhammad Ali dan Komisaris Utama atas nama Burhanuddin PT Agrawisesa Widyatama telah tercatat perkara dengan nomor register 589/PidB/2020/PN.JktSel. Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa WIKA Beton sebagai pembeli aset berupa tanah seluas 50 Ha untuk pengembangan Pabrik di Subang melaporkan dugaan penipuan dan/atau penggelapan sehubungan dengan perjanjian jual beli yang secara tegas telah disepakati bahwa pemecahan sertifikat serta peralihan haknya akan dilakukan setelah Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No 722 seluas 1.996.977 m2 atas nama PT Agrawisesa Widyatama terbit, namun faktanya setelah SHGB terbit tidak dilakukan penyerahan guna memenuhi klausul yang tercantum dalam Akta Perjanjian Jual Beli tersebut, justru di ketahui telah diserahkan kepada pihak lain. In 2020, the WIKA Beton has reported a suspected fraud and / or embezzlement by President Director named Muhammad Ali and President Commissioner named Burhanuddin of PT Agrawisesa Widyatama as a case recorded with register number 589/ Pid-B/ 2020/ PN.JktSel. Based on this, it is known that the WIKA Beton as a buyer of assets in the form of land covering an area of 50 hectares for the development of a factory in Subang, has reported a suspected fraud and/ or embezzlement in connection with a sale and purchase agreement which had been explicitly agreed that the certificate breaking and transfer of rights would be carried out after the Building Use Right Certificate. (SHGB) No 722 covering an area of 1,996,977 sqm registered under PT Agrawisesa Widyatama was issued, but the fact is that after the SHGB was issued no submission was made to comply with the clause stated in the Sale and Purchase Agreement, in fact it was known that it had been submitted to other party. Dalam Putusan No. 589/Pid-B/2020/PN.JktSel tanggal 16 September 2020, memutuskan bersalah saudara Muhammad Ali dengan pidana penjara 1 tahun. Atas putusan tersebut Muhammad Ali mengajukan proses banding di Pengadilan Tinggi di DKI Jakarta. Atas hal tersebut, Pengadilan Tinggi dalam putusan No 441/PID/2020/PT.DKI tanggal 14 Desember 2020 menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun kepada saudara Muhammad Ali. In Decision No. 589/ Pid-B/ 2020/ PN.JktSel September 16, 2020, the South Jakarta District Court found Muhammad Ali guilty of 1 year imprisonment. Muhammad Ali filed an appeal against the decision at the High Court in DKI Jakarta. For this, the High Court in decision No 441/PID/2020/PT.DKI dated December 14, 2020 sentenced Muhammad Ali to a prison sentence of 3 years. Selain itu WIKA Beton juga telah melakukan upayaupaya penyelesaian non litigasi dengan mengajukan pembatalan sebagian sertifikat dari SHGB 722 melalui Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat dan telah terbit surat rekomendasi pembatalan sertifikat tersebut oleh Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat kepada Kementerian Agraria dan tata Ruang/BPN Pusat dengan nomor MP.01.01/108332.600/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020. In addition, the WIKA Beton has also made nonlitigation resolution efforts by proposing the cancellation of the certificate from SHGB 722 partially through the West Java Provincial BPN Regional Office and a recommendation letter of for that certificate cancellation has been issued by the West Java Provincial BPN Regional Office to the Ministry of Agrarian and Spatial Planning/ Central BPN with number MP.01.01/ 1083-32.600/ VII/ 2020 dated July 20, 2020.
RkJQdWJsaXNoZXIy NTM2MDQ5