Annual Report 2024 Laporan Tahunan > PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 143 Fungsi Penunjang Bisnis Business Support Function Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Social and Environmental Responsibility Laporan Keuangan 2024 2024 Financial Report PERKEMBANGAN PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TAHUN 2024 WIKA meyakini bahwa penerapan GCG secara konsisten akan memperkuat posisi Perseroan dalam menghadapi persaingan usaha, meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam mengelola sumber daya, memaksimalkan nilai dalam jangka panjang, serta membangun kepercayaan dari seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, GCG diimplementasikan tidak sekadar sebagai bentuk kepatuhan, tetapi sebagai sistem nilai yang melekat dalam setiap proses bisnis Perseroan. Sepanjang tahun 2024, penerapan GCG WIKA telah menunjukan perkembangan yang sangat baik. Tahun 2024, WIKA telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi (TKT) untuk memastikan penerapan tata kelola yang baik di seluruh entitas WIKA Grup. Langkah tersebut diikuti dengan peningkatan Pemahaman Pegawai terhadap GCG, Anti Penyuapan, dan TKT dengan diadakannya pelatihan awareness dan audit ISO 37001:2016 tentang sistem manajemen anti penyuapan, pelatihan PELUIT integritas anti korupsi dari KPK. Penerapan aspek integritas dari prinsip GCG menjadi landasan dalam struktur keberlanjutan WIKA, ebagaimana tercermin dalam pilar Governance pada kerangka House of Sustainability. Pilar ini mencakup aspek pengadaan yang bertanggung jawab, keterlibatan pemangku kepentingan, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas melalui digitalisasi sistem pengendalian internal. Penerapan GCG didukung oleh pedoman internal yang mencakup Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik serta Code of Conduct yang berlaku bagi seluruh insan perusahaan. Pedoman ini tidak hanya mengatur kepatuhan terhadap peraturan, namun juga menanamkan prinsip etika dan integritas dalam pengambilan keputusan serta interaksi bisnis sehari-hari. Sebagai bagian dari strategi keberlanjutan, WIKA menempatkan tata kelola sebagai fondasi strategis dalam membangun perusahaan yang resilien dan berintegritas, bukan sekadar kewajiban normatif. Hal ini tercermin dari penandatanganan Pernyataan Komitmen GCG dan Pedoman SMAP oleh seluruh jajaran Komisaris dan Direksi, selaras dengan ketentuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/ MBU/03/2023. Untuk memperkuat aspek akuntabilitas, WIKA melakukan pengukuran Indeks Akuntabilitas Perusahaan Indonesia (ICORPAX) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan provinsi DKI Jakarta. ICORPAX digunakan untuk mengukur akuntabilitas korporasi dalam beberapa dimensi, yaitu akuntabilitas korporasi pada pembangunan nasional, akuntabilitas korporasi pada keuangan negara, kepatuhan dan efektivitas operasional, efektivitas sistem tata kelola, Efektivitas pengendalian fraud. Hasil penilaian WIKA mencapai skor 79,42% atau dalam kategori “BAIK”. Pada tahun 2024, WIKA juga mengintesifkan sosialisasi terkait GCG, Code of Conduct, Whistleblowing System (WBS) dan TKT ke seluruh unit kerja, direktorat, serta entitas anak perusahaan. Selain itu, peningkatan transparansi operasional dilakukan melalui digitalisasi sistem, meliputi: Sistem digitalisasi invoice (WDIGI), Sistem THE IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IN 2024 WIKA believes that consistent implementation of Good Corporate Governance (GCG) will strengthen the Company's position in facing business competition, improve the effectiveness and efficiency in managing resources, maximize long-term value, and build trust from all stakeholders. Therefore, the implementation of GCG is not only as a form of compliance, but as a value system inherent in every business process of the Company. Throughout 2024, the implementation of GCG at WIKA has shown very good progress. In 2024, WIKA established the Integrated Governance Committee (TKT) to ensure the application of good governance across all entities within WIKA Group. This step was followed by increasing employee understanding of GCG, Anti-Bribery, and TKT through awareness training and ISO 37001:2016 anti-bribery management system audits, as well as anti-corruption integrity training (PELUIT) from the Corruption Eradication Commission (KPK). The implementation of the integrity aspect of GCG principle is the foundation of WIKA's sustainability structure, as reflected in Governance pillar of the House of Sustainability framework. This pillar includes the aspects of responsible procurement, stakeholder involvement, and strengthening transparency and accountability through digitalization of internal control system. The implementation of GCG is supported by internal guidelines that include the Code of Good Corporate Governance and the Code of Conduct that apply to all Company People. These codes do not only regulate compliance with regulations, but also instill ethical and integrity principles in decision-making and daily business interactions. As part of its sustainability strategy, WIKA places governance as a strategic foundation in building a resilient and integrity-based company, not merely a normative obligation. This is reflected in the signing of Statement on GCG Commitment and SMAP Guidelines by all levels of Commissioners and Directors, in line with the provisions of the Minister of SOEs Regulation No. PER-2/MBU/03/2023. To strengthen the accountability aspect, WIKA conducted a measurement of the Indonesian Company Accountability Index (ICORPAX) by the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) representative office of DKI Jakarta Province. ICORPAX is used to measure corporate accountability in several dimensions, namely corporate accountability in national development, corporate accountability in state finances, compliance and operational effectiveness, effectiveness of governance systems, effectiveness of fraud control. WIKA's assessment results reached a score of 79.42% or in "GOOD" category. In 2024, WIKA also intensified socialization related to GCG, the Code of Conduct, the Whistleblowing System (WBS), and TKT to all work units, directorates, and subsidiaries. Additionally, operational transparency was enhanced through the digitization of systems, including digital invoice system (WDIGI), electronic procurement
RkJQdWJsaXNoZXIy NTM2MDQ5