Annual Report 2024 Laporan Tahunan > PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 57 Fungsi Penunjang Bisnis Business Support Function Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Social and Environmental Responsibility Laporan Keuangan 2024 2024 Financial Report Dengan adanya WDFS kondisi yang akan diharapkan adalah: a. Adanya tambahan infrastruktur penyimpanan dokumen yang memadai. Dengan menggunakan WDFS, perusahaan atau individu dapat menghemat ruang penyimpanan b. WDFS sebagai arsip digital dapat menyimpan dokumen secara elektronik agar memudahkan akses dan pengambilan kembali dokumen tersebut, serta mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik c. Dokumen yang disampaikan ke Divisi Legal, selain dalam bentuk sudah terjilid, sudah disertakan juga bentuk soft-file dokumen asli tersebut. 9. Audit ICOFR Berdasarkan Laporan KAP Heliantono & Rekan (Parker Russell) No. 00151/2.0459/JT/03/0916-1/1/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023, terdapat 4 (empat) hal utama yang KAP Heliantono & Rekan rekomendasikan, yakni sebagai berikut: a. Kebijakan - Kebijakan dan pedoman akuntansi perlu dibuat lebih spesifik berbasis aturan ( rule based), tidak sebatas berbasis prinsip ( principle-based) untuk meminimalisir interpretasi yang berbeda oleh pelaku kontrol atas penerapan kebijakan. - Entitas anak perlu mengadopsi dan menyelaraskan kebijakan dan pedoman akuntansi yang disusun dan berlaku di Entitas Induk (WIKA). - Kebijakan yang ada, terutama terkait pengendalian internal, penguatan manajemen risiko, dan Teknologi Informasi, perlu diselaraskan dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/ MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara. - Kebijakan dan prosedur pada Entitas Anak perlu dibuat sesuai dengan ekspektasi pengendalian internal best practice dari pemetaan COBIT. b. Prosedur Konsultan merekomendasikan agar membuat prosedur teknis yang lebih jelas dan rinci terkait gap teridentifikasi yang disebabkan oleh belum adanya prosedur seperti Impairment Persediaan dan Impairment PDPK, atau belum rincinya prosedur teknis seperti pencadangan Tagihan Bruto dan Piutang Usaha. c. Orang/Pelaku Kontrol Secara reguler mengadakan sosialisasi terkait kebijakan, pedoman, prosedur, dan/atau instruksi kerja lainnya yang relevan terhadap pelaporan keuangan. Hal ini perlu dilakukan sehubungan terdesentralisasinya key control dan pelaku kontrol di level Divisi dan Proyek. Pelaku kontrol dimudahkan dalam mengakses kebijakan, pedoman, prosedur, dan/atau instruksi kerja lainnya. Penguatan lini kedua dalam model tiga lini ( Three-Lines Model) dalam melakukan monitoring terhadap gap-gap critical seperti pembebanan atas saldo akun-akun di neraca yang tidak memiliki manfaat di masa depan, pencegahan cost overrun dan pra-evaluasi atas penutupan kode proyek. With WDFS, the conditions that will be expected are: a. Additional adequate document storage infrastructure. By using WDFS, companies or individuals can save storage space. b. WDFS as a digital archive can store documents electronically to facilitate access and retrieval of these documents, and reduce dependence on physical documents. c. Documents submitted to the Legal Division, apart from being in a bound form, have also included a soft-file form of the original document. 9. ICOFR Audit Based on PAF Heliantono & Partners (Parker Russell) Report No. 00151/2.0459/JT/03/0916-1/1/XII/2023 dated December 29, 2023, there are 4 (four) main issues recommended by PAF Heliantono & Partners, as follows: a. Policy - Accounting policies and guidelines need to be made more specific rule-based, not limited to principle-based, to minimize different interpretations by control actors on the application of policies. - Subsidiaries need to adopt and harmonize accounting policies and guidelines prepared and applicable in Parent Entity (WIKA). - Existing policies, especially those related to internal control, strengthening risk management, and Information Technology, need to be harmonized with the Regulation of Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER-2/MBU/03/2023 on Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises. - Policies and procedures at Subsidiaries need to be made in accordance with best practice internal control expectations from COBIT mapping. b. Procedures The consultant recommends making clearer and more detailed technical procedures related to the identified gaps caused by the absence of procedures such as Inventory Impairment and PDPK Impairment, or the lack of detailed technical procedures such as provisioning for Gross Receivables and Accounts Receivable. c. People/Controllers Regularly conduct socialization related to policies, guidelines, procedures, and/or other work instructions relevant to financial reporting. This needs to be done due to the decentralization of key controls and control actors at the Division and Project levels. Control actors are facilitated in accessing policies, guidelines, procedures, and/or other work instructions. Strengthening the second line in the Three-Lines Model in monitoring critical gaps such as encumbrance of balance sheet accounts that have no future benefits, prevention of cost overruns and pre-evaluation of project code closure.
RkJQdWJsaXNoZXIy NTM2MDQ5